OPTIMALISASI LAYANAN PUBLIK HAJI DAN UMROH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS E GOVERNMENT

Ketua Penelitian :

Kategori: Bahan Kebijakan

Anggota:

Publisher: PuslitbangBALK

Diunduh: 49x

Dilihat 288x

Editor: SekretariatBLD

Abstrak:

Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di Kementerian Agama semakin penting 
guna memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi. Namun hingga kini, masih banyak kelemahan 
dan hambatan dalam proses Digital Public Service ini. Kemajuan teknologi khususnya dalam 
penyediaan kemudahan pelayanan publik juga harus didukung dengan kesiapan sumber daya 
manusia yang unggul sebagai aktor pengelola teknologi itu sendiri. Selain itu, masalah adaptasi 
juga menjadi salah satu tantangan besar bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dari transisi 
manual ke arah digital sehingga edukasi yang tepat sasaran ini menjadi penting dilakukan.  
Saat ini pemerintah telah banyak mengupayakan peningkatan dalam hal pelayanan kepada 
masyarakat. Landasan yuridis dalam layanan public adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan publik Haji dan umroh sangat 
diperlukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi / mencari informasi mengenai haji dan umroh 
dari proses dan prosedur pendaftaran, informasi mengenai travel yang memenuhi syarat, daftar 
antrian pendaftaran haji hingga informasi mengenai pelaksanaan dan keberangkatan jamaah haji 
dan umroh. 
Dengan optimalisasi pemberdayaan media digital public service ini diharapkan kendala 
masalah yang dihadapi selama ini oleh para calon jamaah haji dan umroh akan berkurang. 
Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di Kementerian Agama semakin penting 
guna memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi. Namun hingga kini, masih banyak kelemahan 
dan hambatan dalam proses Digital Public Service ini. Kemajuan teknologi khususnya dalam 
penyediaan kemudahan pelayanan publik juga harus didukung dengan kesiapan sumber daya 
manusia yang unggul sebagai aktor pengelola teknologi itu sendiri. Selain itu, masalah adaptasi 
juga menjadi salah satu tantangan besar bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dari transisi 
manual ke arah digital sehingga edukasi yang tepat sasaran ini menjadi penting dilakukan.  
Saat ini pemerintah telah banyak mengupayakan peningkatan dalam hal pelayanan kepada 
masyarakat. Landasan yuridis dalam layanan public adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan publik Haji dan umroh sangat 
diperlukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi / mencari informasi mengenai haji dan umroh 
dari proses dan prosedur pendaftaran, informasi mengenai travel yang memenuhi syarat, daftar 
antrian pendaftaran haji hingga informasi mengenai pelaksanaan dan keberangkatan jamaah haji 
dan umroh. 
Dengan optimalisasi pemberdayaan media digital public service ini diharapkan kendala 
masalah yang dihadapi selama ini oleh para calon jamaah haji dan umroh akan berkurang. 

Lampiran Tidak Tersedia